kawankitanews.web.id– Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur melontarkan kritik tajam terhadap kegiatan studi banding Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. MAKI menilai kegiatan tersebut tidak memberikan hasil maksimal dan tidak sebanding dengan anggaran yang telah digunakan.
Koordinator MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa studi banding yang dilakukan ke sejumlah daerah, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, tidak menghasilkan rekomendasi yang substantif.
“Kami melihat hasilnya tidak maksimal. Rekomendasi yang disampaikan justru terkesan umum dan sudah lama menjadi pembahasan publik,” ujar Heru.
Ia menyebut sejumlah poin rekomendasi, seperti pendataan aset, evaluasi kinerja BUMD, perbaikan sistem rekrutmen direksi dan komisaris, hingga rencana pembentukan holding BUMD, bukanlah temuan baru. Menurutnya, hal tersebut dapat dirumuskan tanpa perlu melakukan studi banding yang menghabiskan anggaran besar.
“Kalau hanya menghasilkan poin-poin seperti itu, cukup dengan rapat internal bersama jajaran BUMD. Tidak perlu melakukan kunjungan ke berbagai daerah,” tegasnya.
MAKI Jatim juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan studi banding, termasuk penggunaan fasilitas yang dinilai berlebihan, seperti rapat di hotel-hotel mewah.
Heru mendesak DPRD Jatim untuk membuka secara transparan laporan pertanggungjawaban anggaran Pansus BUMD agar publik dapat mengetahui secara jelas penggunaan dana tersebut.
“Kami meminta transparansi penuh. Jangan sampai anggaran digunakan tanpa hasil yang jelas dan terukur,” katanya.
Selain itu, MAKI Jatim menilai rekomendasi yang dihasilkan Pansus tidak menunjukkan analisis mendalam terhadap persoalan mendasar BUMD di Jawa Timur, terutama terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola manajemen.
Menurut Heru, kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa kerja Pansus BUMD tidak efektif dan tidak efisien.
“Anggaran besar harus diikuti dengan hasil yang berkualitas. Kalau tidak, publik berhak mempertanyakan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, MAKI Jatim berencana menggelar aksi demonstrasi serta melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami akan terus mengawal dan memastikan ada pertanggungjawaban. Ini menyangkut uang rakyat,” pungkasnya.(Red)