kawankitanews.web.id– Anggota Komisi V DPR RI Faujia Helga Tampubolon melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (28/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi perkembangan sektor transportasi di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Kepala KSOP Kelas I Sorong Agustinus menerima kunjungan kerja tersebut. Ia didampingi Plt. Kepala Distrik Navigasi (Kadisnav) Tipe A Kelas I Sorong, Dr. Ully Rada Putra, serta para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan yang bertugas di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Komisi V DPR RI menggelar pertemuan tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mengevaluasi kinerja sektor transportasi. Selain itu, kunjungan kerja ini juga memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Para kepala UPT Kementerian Perhubungan mengikuti pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor KSOP Kelas I Sorong. Mereka menyampaikan pendapat, masukan, serta kendala yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Plt. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong, Dr. Ully Rada Putra, menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR RI tersebut. Ia menilai kehadiran anggota legislatif di daerah dapat membuka ruang komunikasi secara langsung antara pemerintah, pengelola layanan transportasi, dan masyarakat.
Ully juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kawasan pelabuhan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anggota Komisi V DPR RI. Melalui kunjungan ini, masyarakat transportasi dapat menyampaikan aspirasi secara langsung untuk mendukung kemajuan transportasi ke depan,” ungkap Ully.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KSOP Kelas I Sorong Agustinus bersama Plt. Kadisnav Tipe A Kelas I Sorong Dr. Ully Rada Putra dan para kepala UPT Kementerian Perhubungan menyampaikan berbagai masukan sesuai bidang tugas masing-masing.
Mereka juga memaparkan sejumlah kendala yang masih membutuhkan perhatian dalam pengembangan dan peningkatan layanan transportasi. Berbagai aspirasi tersebut menjadi bahan penting untuk mengevaluasi kondisi transportasi sekaligus mendorong perbaikan pelayanan bagi masyarakat.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI tersebut juga memperkuat koordinasi antara legislatif dan jajaran Kementerian Perhubungan di daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan transportasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Melalui penyampaian aspirasi secara langsung, para pemangku kepentingan berharap pemerintah dapat memperkuat konektivitas transportasi, meningkatkan pelayanan di kawasan pelabuhan dan pesisir, serta mendukung mobilitas masyarakat di Tanah Papua.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun sektor transportasi yang aman, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.(Kontributor megy)