22 April 2026

Dugaan Korban Sipil di Puncak Papua, TPNPB Minta Negara Tanggung Biaya Pengobatan

Warga sipil korban konflik di Puncak Papua menjalani perawatan medis di rumah sakit.
Warga sipil korban konflik di Puncak Papua menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Kawankitanews.web.id.– Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Indonesia agar bertanggung jawab atas biaya pengobatan warga sipil yang diduga menjadi korban dalam operasi militer di Kabupaten Puncak pada 13–15 April 2026.

Melalui siaran pers tertanggal 19 April 2026, juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyatakan bahwa sejumlah warga sipil mengalami luka-luka dan membutuhkan perawatan medis intensif.

Ia menegaskan negara harus menanggung seluruh biaya pengobatan hingga para korban dinyatakan pulih.

TPNPB juga mendesak pemerintah melalui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo

untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak yang berada di wilayah konflik.

Dalam keterangannya, TPNPB mengklaim bahwa operasi militer yang berlangsung di Distrik Kembru melibatkan serangan udara dan darat yang berdampak pada masyarakat sipil.

Mereka menyebut sejumlah korban harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat akibat luka yang diderita.

Selain menuntut tanggung jawab pembiayaan, TPNPB juga meminta agar fasilitas kesehatan tetap dijaga netral dan bebas dari aktivitas militer.

Mereka menilai kehadiran aparat bersenjata di lingkungan rumah sakit berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi pasien maupun tenaga medis.

TPNPB turut mengajak masyarakat luas untuk memperhatikan kondisi kemanusiaan di Papua

serta mendorong adanya perlindungan maksimal bagi warga sipil di tengah konflik yang masih berlangsung.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait tuduhan dan tuntutan yang disampaikan TPNPB.

Aparat keamanan sebelumnya menegaskan bahwa setiap operasi yang dilakukan bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.

Situasi di wilayah Puncak Papua dilaporkan masih dinamis.

Sejumlah warga memilih mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman

guna menghindari dampak konflik bersenjata yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.(Red)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *