8 Agustus 2026

Pemenuhan Guru dan Fasilitas SMA Tanah Bumbu Jadi Fokus DPRD dan Disdikbud Kalsel

Keterangan Foto: DPRD Tanah Bumbu bersama Disdikbud Kalsel membahas kebutuhan guru dan fasilitas SMA Negeri di Kabupaten Tanah Bumbu.

kawankitanews.web .id– Pemenuhan tenaga guru dan peningkatan fasilitas sekolah menjadi fokus pembahasan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang melibatkan 10 kepala SMA Negeri se-Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (6/8/2026).

DPRD Tanah Bumbu memfasilitasi pertemuan tersebut untuk membuka ruang komunikasi antara pihak sekolah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui forum itu, para kepala sekolah menyampaikan langsung berbagai kebutuhan yang mereka hadapi dalam menjalankan layanan pendidikan.

Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani memimpin rombongan DPRD dalam pertemuan tersebut. Ia didampingi anggota Komisi I, yakni Hj. Ernawati, H. Irin, M. Dodi Trunur Rizky, Makhruri, Sarniah, dan Nur Khalifah.

Kepala Disdikbud Kalimantan Selatan H. Abdul Rahim menerima rombongan DPRD bersama para kepala SMA Negeri se-Kabupaten Tanah Bumbu.

Sepuluh kepala sekolah yang hadir berasal dari SMAN 1 Simpang Empat, SMAN 1 Kusan Hilir, SMAN 1 Batulicin, SMAN 2 Simpang Empat, SMAN 1 Angsana, SMAN 1 Mantewe, SMAN 1 Sungai Loban, SMAN 1 Satui, SMAN 1 Karang Bintang, dan SMAN 1 Kusan Hulu.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala sekolah memaparkan sejumlah kebutuhan prioritas. Mereka menyampaikan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, sekaligus mengusulkan pemenuhan tenaga pendidik di sekolah yang masih mengalami kekurangan guru.

Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani mengatakan DPRD berupaya menjembatani aspirasi sekolah dengan pemerintah provinsi. Ia menilai penyampaian kebutuhan secara langsung dapat membantu pemerintah memahami kondisi sekolah sekaligus menentukan langkah penanganan.

“DPRD hadir untuk menjembatani kebutuhan sekolah agar dapat disampaikan langsung kepada pemerintah provinsi. Harapannya berbagai persoalan yang dihadapi sekolah dapat segera memperoleh solusi,” ujar Andrean.

Menurut Andrean, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik secara bersamaan. Sekolah membutuhkan ruang belajar, fasilitas pendukung, dan guru yang memadai agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi dalam menangani kebutuhan pendidikan. DPRD, kata dia, akan terus mengawal aspirasi sekolah agar memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Tanah Bumbu yang juga Kepala SMAN 1 Batulicin, Muraqibuddin, mengapresiasi langkah DPRD yang memfasilitasi pertemuan tersebut.

Menurut Muraqibuddin, forum tersebut membantu kepala sekolah membangun komunikasi langsung dengan Disdikbud Kalsel. Sekolah juga dapat menyampaikan kebutuhan secara lebih terarah sehingga pemerintah dapat memetakan persoalan berdasarkan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

“Alhamdulillah terjalin kolaborasi antara DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ke depan direncanakan kerja sama untuk mendukung penanganan sarana prasarana dan kebutuhan SMA, SMK serta SLB di Kabupaten Tanah Bumbu,” kata Muraqibuddin.

Muraqibuddin berharap komunikasi tersebut berlanjut melalui program konkret. Ia mendorong pemenuhan fasilitas dan tenaga pendidik dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta skala prioritas setiap sekolah.

Kolaborasi DPRD Tanah Bumbu dan Disdikbud Kalsel diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pendidikan. Dengan fasilitas yang lebih memadai dan ketersediaan guru yang sesuai kebutuhan, sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik di Bumi Bersujud.

DPRD Tanah Bumbu pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi sekolah. DPRD akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar kebutuhan pendidikan di Tanah Bumbu mendapat perhatian dan tindak lanjut yang optimal.

Ed: Herman Soetiady

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *