Kawankitanews.web.id– Forum diskusi ForJis/aPI menyoroti isu skenario kerusuhan yang disebut-sebut dapat terjadi pada Agustus 2026. Dalam diskusi yang berlangsung di Coffee Mas Miskun, Paseban, Jakarta, Jumat (7/8/2026), sejumlah aktivis dan pengamat menyampaikan pandangan mengenai dinamika politik nasional serta pentingnya masyarakat tetap kritis terhadap pemerintah.
Penggagas forum, Nur Lapong, membuka dialog dengan membahas perkembangan situasi politik yang dinilai semakin hangat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengaitkan isu tersebut dengan kekhawatiran terulangnya aksi besar yang terjadi pada Agustus 2025.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Benz Jons Sastranegara, Amir Hamzah, Agung Marsudi, dan Muslim Arbi. Para narasumber menyampaikan analisis dari sudut pandang masing-masing terkait isu kerusuhan, dinamika kekuasaan, serta arah politik nasional.
Benz Jons Sastranegara menilai masyarakat tidak hanya perlu mempertanyakan siapa yang berada di balik sebuah rencana kerusuhan. Menurutnya, masyarakat juga perlu melihat pihak yang berpotensi memperoleh keuntungan apabila gejolak politik benar-benar terjadi.
“Pertanyaan yang lebih penting bukan siapa dalang dari rencana kerusuhan, tapi siapa yang kelak diuntungkan,” ujar Benz dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Amir Hamzah menilai berbagai kemungkinan terkait isu kerusuhan Agustus 2026 perlu dicermati secara kritis. Ia bahkan menyampaikan dugaan bahwa gejolak dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari situasi yang tidak kondusif.
Amir juga mengaitkan pembahasan dengan persoalan ekonomi, termasuk utang luar negeri Indonesia dan sejumlah program pemerintah. Dalam diskusi, peserta turut membahas alternatif penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat diterima masyarakat secara efektif.
Nur Lapong menekankan pentingnya masyarakat memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang dinilai bermanfaat. Namun, dukungan tersebut tidak berarti masyarakat harus berhenti melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, aktivis tetap memiliki peran penting untuk memberikan kritik ketika menemukan kesalahan, penyimpangan, atau kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Jadi kita memerlukan komitmen dan konsistensi mendukung program yang baik dan bagus dari Presiden Prabowo Subianto dengan menstimulan rakyat memahami dan memberi dukungan pada program yang baik dari pemerintah untuk rakyat,” demikian pokok pandangan yang disampaikan dalam forum.
Agung Marsudi kemudian membahas isu mengenai keinginan sebagian pihak untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan pandangan bahwa pergantian kepemimpinan harus melihat kondisi politik dan kualitas kepemimpinan yang tersedia.
Agung juga menggunakan sejumlah metafora untuk menggambarkan konfigurasi politik nasional. Ia menilai dinamika politik menjelang 2029 akan melibatkan berbagai kekuatan politik dengan kepentingan masing-masing.
Di sisi lain, Muslim Arbi mengajak peserta melihat persoalan bangsa dari perspektif sejarah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia menyoroti masih besarnya persoalan kemiskinan di Indonesia meskipun negara memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Dari berbagai pandangan tersebut, forum menekankan bahwa aktivis tetap perlu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Kritik diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat, tetapi kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab.
Forum ForJis/aPI juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima isu politik yang belum terverifikasi. Berbagai informasi mengenai kemungkinan kerusuhan maupun konflik politik perlu dikaji berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Diskusi tersebut menjadi ruang bagi aktivis dan pengamat untuk bertukar pandangan mengenai kondisi politik menjelang Agustus 2026. Para peserta mendorong masyarakat tetap waspada terhadap perkembangan situasi, menjaga ketertiban, serta menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.
Dengan demikian, isu mengenai skenario kerusuhan Agustus 2026 menjadi salah satu perhatian dalam diskusi tersebut, sementara para aktivis menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap program pemerintah dan sikap kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan.(Edit/kontributor Yacob)