kawankitanews.web.id – Penulis dan budayawan Jacob Ereste menegaskan bahwa pejabat publik pada hakikatnya merupakan pelayan rakyat, bukan penguasa yang berada di atas kedaulatan masyarakat. Pandangan tersebut ia sampaikan melalui tulisan reflektif yang mengulas posisi pejabat negara dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurut Jacob Ereste, setiap jabatan publik, baik yang diperoleh melalui jenjang karier maupun proses politik, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Seorang pejabat, katanya, memiliki kewajiban untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat sesuai mandat yang diberikan rakyat.
Jacob menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintah hanya menjalankan mandat yang diberikan masyarakat untuk mengelola negara berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil seharusnya selalu mengutamakan kepentingan publik.
“Pejabat publik bukanlah penguasa, melainkan pelayan rakyat yang menerima amanah untuk menjalankan pemerintahan demi kepentingan masyarakat,” tulis Jacob dalam refleksinya.
Ia juga menyoroti peran lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Menurutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah, serta memastikan setiap keputusan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Jacob menilai sumpah jabatan yang diucapkan setiap pejabat negara bukan sekadar formalitas. Sumpah tersebut menjadi komitmen moral dan konstitusional untuk menjalankan tugas secara jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab.
Dalam tulisannya, ia mengingatkan bahwa penyelenggara negara tidak boleh menempatkan diri sebagai pihak yang berada di atas rakyat. Sebaliknya, pejabat publik harus membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Jacob Ereste juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Menurutnya, pemerintahan yang kuat hanya dapat terwujud apabila hubungan antara negara dan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan, pelayanan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Di akhir refleksinya, Jacob berharap cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian kuat dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sarana untuk menempatkan diri di atas masyarakat yang memberikan mandat tersebut.(Kontributor Yacob)