kawankitanews.web.id– Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Desa Tanjung Gusta menyerukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang bersih, jujur, dan adil.
Seruan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di halaman Kantor Camat Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (11/6/2026), sebagai bentuk kepedulian terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyoroti berbagai dugaan pelanggaran yang disebut terjadi selama pelaksanaan Pilkades Tanjung Gusta.
Massa meminta seluruh pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti setiap laporan secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Para peserta aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar proses demokrasi desa dijalankan sesuai prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.
Mereka menilai setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif demi menjaga integritas hasil pemilihan.
Koordinator aksi menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin hak pilih warga dicederai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan. Oleh karena itu,
mereka mendesak penyelenggara Pilkades, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan.
Dalam pernyataannya, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama.
Mereka meminta Panitia Pengawas Pilkades dan Pemerintah Kecamatan Sunggal memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat, mendesak Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) menjelaskan seluruh tahapan Pilkades secara transparan,
serta meminta Bupati Deli Serdang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Selain itu, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka berharap hasil pemeriksaan dapat disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terjebak dalam berbagai spekulasi.
Camat Sunggal, Guntur Endar Bumi Nasution, yang menemui massa aksi menjelaskan bahwa seluruh tahapan Pilkades telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.
Ia menegaskan bahwa pihak kecamatan telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Menurutnya, berbagai laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat telah diteruskan kepada pemerintah kabupaten untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas selama proses penanganan berbagai laporan berlangsung.
Sementara itu, tokoh masyarakat Burju Simatupang, SH, MH, menilai bahwa setiap dugaan pelanggaran dalam Pilkades harus ditangani secara serius.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi desa merupakan fondasi penting dalam sistem pemerintahan sehingga integritas proses pemilihan harus dijaga.
“Jika ada dugaan pelanggaran, maka harus diperiksa secara profesional dan objektif.
Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan agar kepercayaan terhadap proses demokrasi tetap terjaga,” ujarnya.
Burju juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penanganan laporan.
Menurutnya, transparansi dapat mencegah munculnya konflik sosial sekaligus memperkuat legitimasi hasil Pilkades di mata masyarakat.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutan, massa membubarkan diri dengan harapan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret
untuk memastikan proses demokrasi di Desa Tanjung Gusta berjalan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas.
Masyarakat berharap berbagai dugaan yang berkembang dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh
“sehingga Pilkades benar-benar menjadi sarana demokrasi yang mencerminkan kehendak rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. (Rizky)