kawankitanews.web.id– Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Biak mendorong gereja di Tanah Papua untuk lebih aktif merespons berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta hak ulayat masyarakat adat.
Dorongan tersebut muncul dalam rangkaian kegiatan diskusi publik dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono yang belakangan diputar di sejumlah titik di Kabupaten Biak Numfor dan wilayah lain di Papua.
Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Biak, Jovan Yoga Fabanyo, menyatakan bahwa gereja memiliki peran strategis dalam menyuarakan keadilan bagi masyarakat adat yang terdampak kebijakan pembangunan.
Ia menilai sejumlah wilayah di Papua, khususnya Papua Selatan seperti Merauke, menghadapi tekanan akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak pada ruang hidup masyarakat adat.
“Gereja harus merespons isu ini secara serius karena jemaat gereja adalah bagian dari masyarakat adat yang langsung merasakan dampaknya,” ujar Jovan dalam kegiatan diskusi di Biak.
Jovan menegaskan GMKI Biak mendorong gereja, termasuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI), untuk mengambil sikap lebih aktif dalam mengawal isu hak ulayat dan keadilan sosial di Papua.
Ia menjelaskan gereja tidak hanya berperan sebagai lembaga spiritual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk membela umat yang mengalami ketidakadilan atas tanah adat mereka.
Menurutnya, gereja perlu memperkuat peran edukasi dan advokasi melalui mimbar, forum diskusi, serta kegiatan jemaat agar kesadaran publik terhadap isu hak ulayat semakin meningkat.
“Ketika tanah adat terancam, maka identitas dan masa depan masyarakat juga ikut terancam. Gereja tidak boleh absen dalam situasi ini,” tegasnya.
GMKI Biak menilai dialog antara pemerintah, gereja, dan masyarakat adat perlu diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal.
Sementara itu, pemutaran film Pesta Babi terus memicu diskusi publik di berbagai daerah dan memperluas perhatian terhadap hubungan antara pembangunan nasional, hak masyarakat adat, dan peran lembaga sosial-keagamaan di Papua.(Kontributor c)