kawankitanews.web.id
Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Badan Gizi Nasional.
Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Rabu (6/5),
menyusul berbagai dugaan persoalan dalam tata kelola dan penggunaan anggaran.
Melalui Bidang Reformasi Hukum dan Legislasi, DPN PERMAHI menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut belum berjalan optimal di lapangan.
Mereka menyebut pelaksanaan MBG masih menghadapi masalah distribusi yang tidak merata,
koordinasi yang lemah, serta kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi standar.
PERMAHI tetap mengapresiasi tujuan besar program MBG yang dianggap mampu menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan gizi dan kualitas pendidikan generasi muda.
Namun, mereka menegaskan bahwa implementasi program justru menimbulkan berbagai persoalan baru.
“Program ini secara konsep sangat baik, tetapi pelaksanaannya masih carut-marut.
Banyak laporan mengenai distribusi yang tidak merata dan kualitas makanan yang kurang layak,” ujar perwakilan DPN PERMAHI.
Selain itu, PERMAHI juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran dalam sejumlah proyek pengadaan di lingkungan BGN.
Salah satu yang disorot adalah pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active5 dengan nilai mencapai Rp508,4 miliar, yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasar.
Tak hanya itu, pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp915,6 miliar juga dinilai tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang jelas.
PERMAHI menilai proyek tersebut berpotensi membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang signifikan.
Sorotan lain mengarah pada proyek Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) senilai Rp1,2 triliun yang dilakukan melalui penunjukan langsung kepada Perum Peruri.
PERMAHI mempertanyakan dasar kedaruratan dalam proyek tersebut karena dinilai tidak memenuhi ketentuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sejumlah proyek itu bahkan telah menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyoroti dugaan cacat prosedur sejak tahap perencanaan.
PERMAHI menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola di tubuh BGN.
Mereka juga menilai kepemimpinan Kepala BGN, Dadan Hindayana, belum mampu menjalankan mandat program strategis nasional secara efektif.
Atas dasar itu, DPN PERMAHI mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BGN,
termasuk meninjau kembali kepemimpinan dan seluruh proyek pengadaan yang sedang berjalan.
“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi total agar program strategis ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menjadi beban anggaran negara,” tegasnya.
PERMAHI berharap evaluasi tersebut dapat memperbaiki pelaksanaan program MBG
sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan nasional dapat tercapai secara maksimal. (Red)