kawankitanews.web.id — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menutup sementara aktivitas wisata pendakian di sembilan taman nasional yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Raja Antoni menyampaikan kebijakan tersebut seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). Pemerintah mengambil langkah itu untuk mengurangi risiko keselamatan pendaki sekaligus memaksimalkan sumber daya dalam menangani karhutla di enam provinsi prioritas.
“Secara resmi akan ada surat edaran dari Dirjen KSDAE, tapi saya bisa umumkan sementara ada penutupan sementara terhadap 9 Taman Nasional,” kata Raja Antoni.
Kebakaran di Taman Nasional Hambat Penanganan Karhutla
Raja Antoni menjelaskan kebakaran yang terjadi di sejumlah taman nasional membuat pemerintah menghadapi tantangan tambahan dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, pemerintah harus mengerahkan sejumlah helikopter water bombing ke kawasan taman nasional yang terbakar. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus membagi sumber daya yang sebelumnya dapat dimaksimalkan untuk menangani karhutla di enam provinsi prioritas.
“Mengingat beberapa taman nasional kita juga terjadi kebakaran dan ini sangat menyulitkan kita untuk melakukan pemadaman, beberapa heli water bombing yang mestinya bisa dipergunakan, dimaksimumkan di 6 provinsi prioritas, tapi karena ada kebakaran yang luar biasa di beberapa taman nasional akhirnya heli ini juga di-deploy ke taman-taman nasional tersebut,” ujarnya.
Pemerintah kemudian memilih menutup sementara sejumlah jalur pendakian untuk mengurangi potensi risiko dan menjaga efektivitas penanganan kebakaran.
Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Pendaki
Raja Antoni menegaskan kebijakan tersebut bukan bertujuan membatasi masyarakat yang ingin mendaki gunung.
Ia mengatakan pemerintah mengambil keputusan tersebut untuk melindungi keselamatan pendaki karena kondisi kebakaran dapat menimbulkan risiko tinggi.
Raja Antoni mencontohkan kejadian di kawasan Bromo Tengger dan Semeru yang membuat sekitar 170 pendaki terjebak.
“Ini sekali lagi maksudnya adalah bukan kita membatasi keinginan para pendaki untuk menaiki taman nasional kita, tapi karena risiko yang sangat tinggi, seperti yang terjadi terakhir di Bromo Tengger dan Semeru yang akhirnya mengakibatkan ada 170-an pendaki yang terjebak,” katanya.
Daftar 9 Taman Nasional yang Ditutup
Pemerintah menetapkan sembilan taman nasional yang sementara waktu tidak membuka aktivitas wisata pendakian. Berikut daftarnya:
Gunung Semeru, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
Taman Nasional Kerinci Seblat;
Taman Nasional Gunung Ciremai;
Taman Nasional Tambora;
Taman Nasional Manusela;
Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya;
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
Taman Nasional Gunung Leuser;
Taman Nasional Lorentz, khusus jalur Ilaga, Tsinga, Sugapa, dan Ugimba.
Penutupan tersebut berlaku sebagai langkah sementara hingga kondisi kawasan memungkinkan untuk kembali menerima aktivitas pendakian.
Empat Kawasan Tetap Buka secara Terbatas
Di sisi lain, pemerintah masih membuka aktivitas pendakian secara terbatas di empat kawasan. Pengelola menerapkan pengawasan ekstra ketat dan membatasi aktivitas pada zona yang dinilai aman.
Empat kawasan tersebut meliputi:
Taman Nasional Gunung Rinjani;
Taman Nasional Gunung Merbabu;
Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang (Argopuro);
Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Pengelola akan memperketat pengawasan untuk mencegah munculnya titik api baru sekaligus memastikan keselamatan pengunjung.
Surat Edaran Segera Diterbitkan
Raja Antoni mengatakan ketentuan resmi mengenai penutupan sementara tersebut akan dituangkan melalui surat edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat penanganan karhutla sekaligus mencegah aktivitas masyarakat di kawasan rawan memperbesar risiko kebakaran.
Pemerintah juga terus mengerahkan sumber daya untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah prioritas. Penutupan sementara jalur pendakian di kawasan tertentu diharapkan dapat membantu pemerintah memusatkan sumber daya pemadaman sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman karhutla.(Faris)