kawankitanews.web.id – Jacob Ereste menyoroti perbedaan antara pemimpin dan penguasa dalam sistem pemerintahan republik. Ia menilai seorang pemimpin seharusnya menggunakan kewenangan sebagai amanat rakyat, bukan menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk mempertahankan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dalam tulisannya bertanggal 1 Agustus 2026, Jacob menjelaskan bahwa masyarakat dapat melihat perbedaan karakter pemimpin dan penguasa melalui cara mereka menggunakan kewenangan. Menurutnya, pemimpin idealnya mengayomi, melindungi, membimbing, dan melayani masyarakat.
Sebaliknya, Jacob menggambarkan penguasa sebagai sosok yang lebih mengutamakan hasrat mempertahankan kekuasaan. Ia menilai kecenderungan tersebut dapat muncul ketika pejabat menggunakan kewenangan secara berlebihan dan mengambil kebijakan yang tidak lagi memperhatikan aspirasi masyarakat.
Jacob mengangkat pepatah “Raja alim disembah, raja lalim disanggah” sebagai gambaran hubungan antara pemimpin dan rakyat. Menurutnya, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan keberatan ketika pemimpin mengambil kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa sistem republik menempatkan kekuasaan sebagai mandat dari rakyat. Karena itu, pejabat publik seharusnya memahami batas kewenangan dan menjalankan tanggung jawab sesuai amanat yang diberikan masyarakat.
“Jadi kekuasaan itu hanya dipinjamkan rakyat kepada pejabat untuk menjalankan amanat rakyat, jadi kekuasaan itu bukan warisan yang dapat digunakan sampai kapanpun,” tulis Jacob.
Jacob kemudian menyoroti fenomena mantan pejabat yang masih mempertahankan pengaruh setelah tidak lagi menduduki jabatan. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan perdebatan mengenai dinasti dalam pemerintahan dan partai politik.
Menurut Jacob, sistem demokrasi membutuhkan pemimpin yang memahami batas kewenangan. Pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga harus memberikan pengarahan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Jacob turut membandingkan bentuk protes rakyat pada masa kerajaan dengan aksi masyarakat pada era modern. Ia menyebut tradisi pepe sebagai salah satu bentuk penyampaian keberatan rakyat pada masa lalu, ketika masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka agar raja mengetahui persoalan yang mereka hadapi.
Sementara itu, dalam kehidupan modern, masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dan berbagai bentuk aksi publik. Jacob menilai pemerintah perlu memahami akar persoalan yang mendorong masyarakat menyampaikan protes, bukan hanya meresponsnya melalui tindakan represif.
Pada bagian akhir tulisannya, Jacob mengajak masyarakat kembali merenungkan makna kemerdekaan Indonesia. Ia menilai kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari kemiskinan dan kebodohan, tetapi juga terbebas dari praktik eksploitasi yang dilakukan oleh sesama anak bangsa.
Jacob menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber mandat kekuasaan. Menurutnya, pemimpin yang memahami makna amanat rakyat akan menggunakan kewenangannya untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan demokratis yang lebih baik.(Kontributor Yacob)