kawankitanews.web.id— Sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Polda Papua Barat meraih penghargaan atas prestasi dalam pembangunan zona integritas dan pengelolaan anggaran. Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., menyerahkan penghargaan tersebut dalam upacara di Mapolda Papua Barat, Kamis (13/8/2026).
Penghargaan itu diberikan kepada satker yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 serta satker dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Triwulan II Tahun 2026.
Kapolda menilai capaian tersebut menunjukkan komitmen jajaran dalam membangun tata kelola organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Predikat WBK dan capaian IKPA terbaik merupakan bukti nyata bahwa pembangunan zona integritas dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dapat diwujudkan melalui komitmen pimpinan, soliditas personel, disiplin administrasi, pengawasan yang kuat, serta budaya kerja yang bersih dan melayani,” tegas Alfred.
Ditlantas dan Bidkeu Raih WBK
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda memberikan apresiasi kepada Ditlantas Polda Papua Barat dan Bidkeu Polda Papua Barat yang berhasil meraih predikat WBK Tahun 2025.
Alfred menyebut prestasi tersebut sebagai contoh nyata keberhasilan jajaran dalam menjalankan reformasi birokrasi dan membangun zona integritas.
Selain penghargaan WBK, Polda Papua Barat juga memberikan penghargaan kepada satker dengan penilaian IKPA terbaik Triwulan II Tahun 2026.
Penilaian IKPA mencakup sejumlah kategori, yakni satker dengan pagu besar, pagu sedang, pagu kecil, serta kategori LPJ Bendahara Penerimaan.
Kapolda Ingatkan Pengelolaan Anggaran
Alfred meminta seluruh satker mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran. Ia menegaskan setiap rupiah anggaran negara harus digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
“Setiap rupiah anggaran negara adalah amanah rakyat. Karena itu anggaran harus digunakan secara benar, tepat sasaran, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas Polri serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kapolda juga meminta jajaran memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, gratifikasi, dan pengelolaan anggaran yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, penghargaan yang diterima satker bukan menjadi tujuan akhir. Jajaran harus menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.
Dorong Satker Menuju WBBM
Kapolda mendorong semakin banyak satker di lingkungan Polda Papua Barat meraih predikat WBK dan melanjutkannya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Jadikan penghargaan ini sebagai energi positif untuk terus memperbaiki diri. Saya berharap semakin banyak satker di lingkungan Polda Papua Barat yang mampu meraih predikat WBK, meningkat menuju WBBM, serta memperoleh penilaian IKPA terbaik,” kata Alfred.
Ia juga meminta setiap personel meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Personel harus mematuhi aturan, bekerja profesional, dan meningkatkan kemampuan teknis.
Kapolda menilai kepercayaan masyarakat menjadi modal utama Polri. Karena itu, jajaran harus membangun kepercayaan melalui kerja nyata, pelayanan yang tulus, penegakan hukum profesional, dan perilaku yang berintegritas.
Perkuat Pelayanan Publik
Alfred juga menekankan enam fokus kepada jajaran Polda Papua Barat, yaitu memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola anggaran secara profesional dan akuntabel, memperkuat pengawasan internal, membangun budaya kerja berbasis kinerja, serta menghadirkan inovasi pelayanan.
Ia meminta jajaran menyesuaikan inovasi dengan kondisi geografis dan sosial Papua Barat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan mudah diakses.
Upacara pemberian penghargaan berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Papua Barat, para Pejabat Utama Polda Papua Barat, Kapolres jajaran, Kasatker, serta personel Polda Papua Barat.
Melalui penghargaan tersebut, Polda Papua Barat mendorong seluruh satker mempertahankan integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kualitas pelayanan publik.(Red)