Kawankitanews.web.id Kota Sorong diguncang kasus dugaan pengangkutan solar ilegal yang kini menyeret isu serius: adanya dugaan aliran dana kepada oknum aparat kepolisian. Kasus ini langsung memantik perhatian publik dan memunculkan desakan agar penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi.
Kuasa hukum tersangka, Yudha Marau, SH., MH., secara terbuka mengungkap indikasi keterlibatan oknum aparat berdasarkan keterangan saksi berinisial DS yang diperiksa penyidik di Polda Papua Barat Daya, Kamis (16/04/2026).
Yudha menyatakan, saksi telah menyerahkan sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan praktik terstruktur dalam distribusi solar subsidi ilegal.
“Dalam keterangan saksi, ada dugaan aliran dana kepada oknum perwira di beberapa level, mulai dari Polresta, Polres Sorong, hingga Polda. Bahkan diduga ada pemberian modal agar aktivitas distribusi solar ilegal ini terus berjalan,” tegasnya.
Ia menilai, fakta tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bagi penyidik
untuk mengembangkan perkara hingga ke aktor utama, bukan berhenti pada pelaku lapangan.
Namun, hingga saat ini, aparat baru menetapkan sopir sebagai tersangka.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar dan kecurigaan publik terhadap keseriusan penanganan kasus.
“Kenapa hanya sopir yang ditetapkan sebagai tersangka? Sementara pihak yang diduga sebagai penadah dan pengendali justru tidak tersentuh. Ini memperkuat kesan bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Yudha.
Ia menegaskan, jika dugaan aliran dana tersebut benar,
maka kasus ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pelanggaran biasa,
melainkan bagian dari praktik mafia BBM subsidi yang terorganisir.
Yudha mendesak Polda Papua Barat Daya untuk bersikap transparan dan profesional,
“serta berani mengusut semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Saya minta Polda tegak lurus. Jangan lindungi siapapun. Kalau penanganan perkara ini tidak objektif,
kami akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aliran dana dan keterlibatan oknum aparat tersebut.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan jaringan mafia BBM subsidi di Papua Barat Daya.
Publik kini menunggu langkah nyata aparat untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih.(Red)